Tangerang – Apakabarnusantara.com, Warga RW 20 dan RW 22 Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, menyampaikan keresahan terkait rencana pembangunan gedung sekolah dasar di atas lahan yang selama ini berfungsi sebagai penampungan air.
Lahan tersebut terletak di belakang Perumahan Permata, seluas lebih dari satu hektare, dan direncanakan akan dibangun sekolah dengan luas sekitar 6.000 meter persegi.
Ali, Ketua RT 05/RW 22, menyatakan kekhawatirannya bahwa pembangunan tersebut berpotensi menyebabkan banjir. Saat ini saja, tanpa ada bangunan, air dari perumahan Puri Agung sering meluap ke area permukiman warga saat musim hujan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau lahan ini dibangun, otomatis air akan mengalir ke rumah warga. Saat ini saja, danau sudah sering tidak mampu menampung air hujan,” ungkap Ali pada Rabu (1/1/2025).
Ali juga menegaskan bahwa warga tidak menolak program pemerintah dalam bidang pendidikan. Namun, ia meminta agar lokasi pembangunan gedung sekolah dipertimbangkan dengan matang, mengingat fungsi vital lahan tersebut sebagai tandon air.
“Kami mendukung pendidikan, tetapi membangun sekolah di lahan yang menjadi tempat pembuangan air hujan bukanlah langkah yang bijak. Dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar,” tambahnya.
Warga lainnya, yang tinggal di perbatasan lahan tersebut, turut menyampaikan kekhawatirannya.
“Saya takut rumah saya akan kebanjiran jika gedung sekolah dibangun di sana. Selama ini saja, air dari danau sering meluap ke lingkungan kami saat hujan,” ujarnya.
Ketua Umum LSM Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (Barata), Ali Farham, meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan tersebut.
“Pemerintah harus memastikan kelayakan lahan sebelum memutuskan untuk membangun gedung sekolah. Jangan sampai pembangunan ini justru merugikan warga sekitar yang selama ini bergantung pada lahan tersebut sebagai tempat penampungan air,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah dapat mencari alternatif lokasi yang tidak mengganggu fungsi lahan penampungan air.
Mereka juga meminta agar ada komunikasi yang lebih intensif antara pihak pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik.
