Jakarta, – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberi nilai rendah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu 10 dari 100 atas kinerjanya selama satu dekade terakhir.
Kritikan tersebut disampaikan saat aksi unjuk rasa yang digelar pada Selasa (22 Juli 2024) yang salah satu tuntutannya adalah presiden tidak ikut serta dalam Pilkada 2024.
Kritik terhadap kinerja Jokowi
Perwakilan BEM SI Pusat, Herianto, mengatakan nilai tersebut didasari oleh berbagai persoalan yang menurut pemerintahan Jokowi belum tertangani dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa permasalahan utama yang menonjol adalah:
– Pelanggaran HAM: Gerianto mengatakan pemerintahan Jokowi gagal mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahannya.
– Korupsi: Gerianto juga mengkritik kurangnya penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, yang dianggap semakin umum terjadi di seluruh departemen pemerintah.
– Lingkungan Hidup: Kebijakan lingkungan hidup yang dianggap tidak ramah terhadap masyarakat dan berpihak pada korporasi besar, seperti pembukaan lahan hutan untuk industri, juga berkontribusi terhadap rendahnya peringkat.
Selain mengkritisi kinerja, BEM SI juga menghimbau agar Jokowi tidak ikut serta atau “cawe-cawe” pada Pilkada 2024. Herrianto menegaskan netralitas presiden penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
“Kami mohon kepada Presiden Joko untuk tidak ikut campur dalam Pilkada 2024. Biarkan proses demokrasi berjalan adil tanpa campur tangan partai politik manapun (termasuk presiden),” kata Herianto.
Respon pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum menanggapi secara resmi kritik dan tuntutan yang dilontarkan BEM SI.
Namun, tindakan tersebut merupakan sinyal kuat dari mahasiswa yang menginginkan perubahan signifikan dalam pemerintahan.
