JAKARTA – Setelah kasus mega korupsi tata niaga di PT Timah Tbk (TINS) yang merugikan negara hingga Rp 217 triliun, kini muncul kasus baru terkait pengemplangan pajak.
Negara dilaporkan kehilangan potensi penerimaan hingga Rp 300 triliun dari sektor sawit, yang memicu perhatian berbagai pihak.
Dikutip CNBCindonesia.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk mengejar potensi pajak yang hilang tersebut.
Menurut Hashim, Prabowo telah mengantongi daftar 300 pengusaha yang diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak, terutama di sektor perkebunan sawit.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dugaan pengemplangan pajak ini berasal dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengonfirmasi bahwa audit BPKP menemukan empat sumber potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor sawit.
Hal ini mencakup denda administrasi terkait pelanggaran kewajiban plasma serta penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan.
Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung turut menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang diperlukan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus ini.
Saat ini, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi tata kelola sawit yang melibatkan penguasaan kawasan hutan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit.
Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada awal Oktober 2024, namun penyidikan masih dalam tahap awal dan belum ada tersangka yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, membenarkan bahwa audit terkait kebocoran pajak ini masih berlanjut dan belum ada hasil final. “Auditnya belum selesai, masih berproses,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena besarnya potensi kerugian negara yang terungkap. Pemerintah diharapkan dapat segera bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran pajak ini.