Tangerang, – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengadakan pertemuan Tim Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Vega, Kecamatan Kelapa Dua, pada Selasa (1/10/2024).
Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 441/Kep.246-Huk/2022. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Achmad Kasori, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen dan peran aktif semua pihak dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang.
“Setiap tim diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat menurun secara signifikan,” ujar Achmad Kasori.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Achmad Muchlis, MARS, menjelaskan bahwa Tim Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir bertugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Tugas tersebut mencakup peningkatan keterampilan tenaga medis, simulasi, dan pendampingan rumah sakit swasta.
Selain itu, penguatan sistem rujukan dan akuntabilitas pelayanan dilakukan melalui pemetaan fasilitas kesehatan untuk menangani kegawatdaruratan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit swasta, klinik, dan bidan sangat diperlukan. Ibu hamil juga diharapkan rutin memeriksakan kehamilannya,” imbuh dr. Achmad Muchlis.
Ia juga menyebutkan bahwa model Kolaborasi Peningkatan Kualitas (QIC) telah diterapkan di wilayah utara Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan 4 rumah sakit dan 9 puskesmas. Langkah selanjutnya adalah memperluas kolaborasi ini dengan klinik utama dan praktek bidan mandiri.
Dr. Achmad Muchlis berharap ibu hamil rutin memeriksa kesehatan kehamilan minimal enam kali selama masa kehamilan, serta memastikan data kependudukan terdaftar agar mudah mengakses layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang.
“Dengan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen yang telah diprogramkan Kabupaten Tangerang, diharapkan semua biaya kesehatan dapat ditanggung oleh pemerintah daerah,” tutupnya.