Permasalahan Kemiskinan di Indonesia
Salah satu permasalahan yang masih terjadi di negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan menjadi prioritas pembangunan ekonomi. Angka kemiskinan setiap tahun ke tahun masih terus meningkat. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk memutus tali kemiskinan yang ada. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan masih menjadi tantangan utama.
Definisi dan Batasan Kemiskinan
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS juga menetapkan seseorang tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp 535.547 per bulan atau setara dengan $3,16 PPP per hari. Sementara, batas kemiskinan negara berpendapatan rendah terbaru adalah $2,15 PPP per hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Kemiskinan di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Pada bulan September 2012 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Persentase penduduk miskin Maret 2024 menurun menjadi 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
Pengaruh GDP terhadap Angka Kemiskinan
GDP menjadi salah satu pengaruh menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. GDP (Gross Domestic Product) merupakan perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama dalam aktivitas perekonomian. GDP juga dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang merupakan ukuran perkembangan ekonomi suatu negara. PDB dihitung sebagai total nilai tambah seluruh unit bisnis di suatu negara. Secara umum, PDB digunakan sebagai cara untuk menentukan pendapatan nasional, mencakup semua uang yang diperoleh di negara tersebut, baik oleh penduduk domestik (dalam negeri) maupun warga asing.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi GDP terhadap Kemiskinan
1. Distribusi Pendapatan
Peningkatan GDP dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ketika ekonomi tumbuh, biasanya ada lebih banyak lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Kualitas pekerjaan juga penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta memiliki upah yang layak dan kondisi kerja yang baik.
Data: Menurut BPS, pada periode 2021 s.d. 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau sekitar 5,39 persen.
2. Alokasi Sumber Daya
Peningkatan GDP memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti akses jalan dan transportasi umum dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien.
Data Pendidikan: BPS Maret 2023, persentase pendidikan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas: SMA (30,22%), SD (24,62%), SMP (22,74%), Perguruan Tinggi (10,15%).
Data Kesehatan: Tahun 2023, sekitar 72% penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan: BPJS Kesehatan (66,44%), Jamkesda (5,97%), Asuransi Swasta (0,54%).
3. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah menyediakan beberapa bantuan, seperti:
– Bantuan Langsung Tunai (BLT): Uang tunai kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp 400.000 per KPM.
– Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan, diberikan hingga Rp 10 juta per tahun tergantung kategori penerima.
– Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan pangan dalam bentuk voucher sebesar Rp 200 ribu per bulan, dibagikan setiap dua bulan.
Upaya Tambahan untuk Mengurangi Kemiskinan
1. Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan UMKM serta pemerataan infrastruktur ke daerah-daerah terpencil.
Data: Tahun 2023, ada 33 juta UMKM di Indonesia yang mengalami pertumbuhan 1,5% dibandingkan tahun 2022, berkontribusi lebih dari 60% terhadap GDP sekitar Rp 8.573 T.
2. Penguatan Sistem Jaminan Sosial
Memberikan perlindungan kepada individu dan keluarga untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi.
Data: Akhir 2023, jumlah penerima BPJS Kesehatan mencapai 267 juta jiwa, mencakup 95,75% populasi. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meningkat dari 19,2 juta pekerja pada 2015 menjadi 41,5 juta pekerja pada 2023.
3. Bantuan Modal Usaha
Memberikan dukungan finansial untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah.
Data: Tahun 2023, pemerintah memberikan hibah sebesar Rp 2 juta per usaha kepada UMKM yang memenuhi syarat.
Kesimpulan
Pertumbuhan GDP yang positif sering kali berhubungan dengan penurunan angka kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak lapangan kerja tercipta, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat dampak positif tersebut. Pertumbuhan GDP yang diiringi investasi dalam program sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penulis:
Hafsah Syahida
Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
