Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komaruddin, memberikan pesan kepada BUMN PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk memastikan kualitas rumah yang disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur terkait.
Puteri Komaruddin sering menerima keluhan terkait kualitas rumah KPR saat mengunjungi daerah pemilihannya.
PT. Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengawasan Menteri Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak warga mengalami kebanjiran, kesulitan air bersih, hingga masalah sertifikat rumah yang belum dikembalikan meski cicilan sudah lunas. Ini perlu diperhatikan karena dana triliunan ini merupakan hak masyarakat,” ujar Puteri
Dalam RDP Komisi XI DPR RI dengan DJKN, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. Industri Kereta Api (Persero) di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, (1/7/2024).
Puteri juga mempertanyakan kontribusi Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap SMF dalam pemenuhan target rumah KPR. Dalam rapat tersebut, SMF mengungkapkan target penyaluran 166.000 rumah KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan bersinergi bersama BP Tapera.
“Sejak 2017, SMF telah menerima PMN sebesar Rp9,33 triliun yang direalisasikan untuk sekitar 594.000 rumah. Kami ingin tahu apakah jumlah ini adalah hasil kinerja SMF sendiri atau hasil sinergi dengan instansi lain seperti BP Tapera,” tegas Puteri.
PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) mengusulkan tambahan PMN sebesar Rp1,89 triliun untuk tahun anggaran 2024 kepada Komisi XI DPR.
Kriteria target penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk MBR mencakup pendapatan sekitar Rp8 juta (diesel 8) hingga diesel 1, baik pekerja informal maupun formal.
Skema alokasi KPR FLPP 2024 adalah PMN sebesar Rp1,89 triliun yang digabungkan dengan dana SMF dan dana lainnya sebesar Rp5,12 triliun, sehingga total indikasi blended cost of fund menjadi Rp7,02 triliun.
