Tangerang – Ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Tangerang yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat pada Rabu, 8 Januari 2025.
Aksi ini diikuti mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat yang mendesak Pemerintah Kota Tangerang memberikan kejelasan terkait nasib para THL.
Massa berkumpul di Stadion Benteng Reborn, melanjutkan longmarch ke Gedung Cisadane, dan berakhir di Kantor Walikota Tangerang. Koordinator aksi, Saeful Basri, menyatakan bahwa mereka meminta pertanggungjawaban dari Pj Walikota Tangerang dan Kepala BKPSDM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat menyayangkan ribuan THL yang telah mengabdi bertahun-tahun gagal menjadi PPPK meskipun kuota formasi mencukupi. Kami menuntut pernyataan resmi dari Pemkot terkait hal ini,”** ujar Saeful.
Demonstran juga menyoroti ketidakjelasan kebijakan Pemkot Tangerang yang dinilai tidak konsisten. Pada 2022, kuota formasi THL disebut cukup untuk PPPK, tetapi tahun ini hanya sebagian kecil yang lolos seleksi.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari sempat memanas, dengan demonstran membakar atribut aksi sebagai simbol protes. Namun, tidak ada pejabat Pemkot yang menemui mereka.
“Kami tidak akan berhenti sampai seluruh THL mendapatkan keadilan,” tegas Saeful.
Sementara itu, DPRD Kota Tangerang menyatakan akan menginvestigasi proses seleksi PPPK. Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menyebut banyak keluhan terkait transparansi seleksi dan alokasi kuota yang dianggap tidak sesuai, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami akan memanggil BKPSDM dan lembaga terkait untuk membahas ketidaksesuaian ini. Seleksi harus lebih transparan dan adil,”kata Rusdi.
Ia juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan-RB guna menyelesaikan masalah ini.
