Jakarta, apakabarnusantara.com – Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., mewakili Menhan Prabowo Subianto menghadiri Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut Tahun 2024. Seminar ini diadakan pada Senin (8/7) di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan tema “Perspektif Histori Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua.”
Dilansir dari website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalamm sambutannya, Plt. Sekjen mengucapkan terima kasih atas nama Menhan Prabowo kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas undangannya. “Kami berharap Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut ini dapat menghasilkan gagasan yang implementatif dalam penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara dan Papua secara holistik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Indonesia memiliki sejarah atas perairan Natuna sebagai kawasan penghubung wilayah Nusantara dengan kawasan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sesuai UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat di perairan Laut Natuna Utara berupa ZEE dan landas kontinen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita perlu mengkaji berbagai aspek dalam menyelesaikan permasalahan ini, termasuk dari perspektif sejarah, untuk memberikan masukan atau jawaban atas permasalahan di Laut Natuna Utara dan Papua,” tambah Menhan.
Selain konflik di Laut Natuna Utara, Indonesia juga dihadapkan dengan permasalahan di Papua, yang masih dilanda gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Konflik di Papua memiliki akar masalah yang kompleks, termasuk serangan terhadap warga sipil, aparat keamanan, dan infrastruktur.
Sejarah menunjukkan bagaimana membangun sebuah negara dan bangsa menjadi entitas besar dengan satu komitmen di tengah kebhinekaan. Laut Natuna Utara dan Papua merupakan ujian integritas nasional Indonesia dengan aspek permasalahan yang berbeda. Laut Natuna Utara menghadapi ancaman kedaulatan wilayah dari eksternal, sedangkan permasalahan Papua lebih bersifat internal meskipun juga dipengaruhi faktor eksternal.
Langkah Indonesia terhadap permasalahan Laut Tiongkok Selatan adalah membentuk komunitas keamanan ASEAN untuk mencapai dan menjaga stabilitas geopolitik di Asia Tenggara, membentuk pangkalan TNI yaitu Batalyon Komposit di Natuna, serta meningkatkan patroli dan latihan militer bersama di wilayah Natuna. Sedangkan untuk Papua, pemerintah telah mengesahkan UU tentang Otonomi Khusus dan membangun infrastruktur berupa jalan dari Arfak menuju Manokwari.
Untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan Laut Natuna Utara, Kementerian Pertahanan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer di wilayah perbatasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan menjaga keharmonisan hubungan militer dengan negara tetangga.
“Pancasila dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga persatuan dan mengatasi gerakan separatis di Papua. Saya mengucapkan selamat melaksanakan Seminar Nasional TNI Angkatan Laut ini, semoga dapat menghasilkan pemikiran yang implementatif untuk penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara dan Papua,” tutup Plt. Sekjen Kemhan.
Seminar ini dihadiri oleh Kasum TNI, Wakasal, Kepala Bakamla, Waka BRIN, Sekjen Wantannas, tenaga ahli Komisi I DPR, serta para narasumber lainnya.
(Biro Humas Setjen Kemhan)
Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
