Jakarta | Apakabarnusantara.com – Pengendalian inflasi di Indonesia merupakan upaya kolektif yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI) dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah, menekankan pentingnya transparansi dalam hal ini. Dalam rapat kerja dengan Gubernur BI, Ela menggarisbawahi perlunya klarifikasi mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam pengendalian inflasi.
Ela menyatakan bahwa BI tidak dapat mengklaim pengendalian inflasi sebagai usaha tunggal mereka. Kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat krusial. Oleh karena itu, Ela meminta data yang jelas mengenai peran dan kontribusi setiap pihak dalam pengendalian inflasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ela, tanggung jawab pengendalian transparansi dan inflasi seharusnya dipahami sebagai tugas bersama yang melibatkan berbagai lembaga. Memahami kontribusi masing-masing lembaga adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi. Saat ini, belum ada catatan yang jelas tentang kontribusi setiap pihak dalam pengendalian inflasi.
Ela menyoroti bahwa belum ada data yang jelas tentang seberapa besar kontribusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI dalam mengendalikan inflasi. Meskipun laporan-laporan ada, namun persentase kontribusi dari setiap pihak masih belum jelas.
Ela juga menekankan perlunya transparansi dalam pengukuran kontribusi ini. Laporan-laporan yang ada menunjukkan perbedaan angka, namun informasi tentang persentase kontribusi tetap tidak jelas.
Selain itu, Ela juga menyoroti inflasi inti triwulan 1 tahun 2024 yang mencapai 1,77 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (1,80 persen) dan periode yang sama tahun 2023 (2,94 persen). Menurut Ela, meskipun pengeluaran pemilu meningkat, hal ini tidak memberikan dampak signifikan pada inflasi triwulan I tahun 2024. Penurunan inflasi inti ini mengindikasikan bahwa faktor permintaan dan penawaran seharusnya berperan lebih dominan.
Ela menilai bahwa pengendalian inflasi adalah proses kompleks yang memerlukan transparansi dan kerjasama yang erat antara BI, pemerintah pusat, dan daerah. Dengan data yang jelas dan transparan, efektivitas kebijakan ekonomi dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
