Tangerang – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Tangerang mengusulkan kenaikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah dalam APBD 2025.
Usulan ini dinilai penting untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang.
Ketua Fraksi Golkar, Syaiful Millah, menyampaikan bahwa program perbaikan RTLH perlu terus dievaluasi, terutama besaran anggaran yang saat ini senilai Rp 20 juta per unit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, angka tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan harga saat ini. Ia juga mendorong agar program perbaikan jamban terus menyasar masyarakat kurang mampu.
“Dengan nilai Rp 20 juta per unit, perlu ada evaluasi sesuai kebutuhan harga saat ini. Program perbaikan jamban juga perlu diperluas untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,” ujar Syaiful Millah.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Teja Kusuma, menekankan pentingnya alokasi Rp 47,66 miliar untuk sektor perumahan dan permukiman dalam APBD 2025.
Ia berharap kenaikan anggaran ini dapat memastikan program rumah layak huni berjalan efektif.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung kenaikan anggaran di sektor perumahan agar program rumah layak huni dapat terlaksana dengan baik,” ujar Teja Kusuma.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi Demokrat, Mulyadi H Muslih, menyarankan agar anggaran bedah rumah Kota Tangerang dapat disesuaikan dengan program serupa di Provinsi Banten yang dinilai lebih relevan.
“Kami mengusulkan agar anggaran bedah rumah di Kota Tangerang disesuaikan dengan standar yang berlaku di Provinsi Banten,” ungkap Mulyadi.
Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menjelaskan bahwa saat ini anggaran bedah rumah masih tetap di angka Rp 20 juta per unit, dan sebanyak 500 unit rumah dianggarkan untuk tahun 2025.
Menurutnya, prinsip utama program ini adalah memberikan stimulus kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan rumah mereka, bukan sepenuhnya mengambil alih pembangunan.
“Prinsip dari bedah rumah adalah stimulus dari Pemda untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kenyamanan rumah, bukan sepenuhnya dibangun oleh pemerintah,” jelas Dr. Nurdin.
